Honorer: September 2011

Rabu, 21 September 2011

Pengangkatan Tenaga Honorer dan Moratorium CPNS

Dalam rekrutmen tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mengganggu jalannya moratorium penerimaan CPNS. Hal ini berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS Nomor 02/SPBM/M.PAN-RB/8/2011, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (20/9). Selain Kabag Humas, pejabat BKN yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubdit Perundang-undangan I Tri Priyo Sudarmanto, dan Kepala Seksi (Kasi) Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai A Susilowati. Dalam audiensi ini DPRD Kabupaten Magetan menanyakan permasalahan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS.

Kabag Humas lebih jauh menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan penataan pegawai . Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak diimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono menjelaskan bahwa walaupun moratorium penerimaan PNS dilakukan pada 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, penerimaan PNS masih dilakukan untuk beberapa formasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti pegawai di sektor pelayanan masyarakat dan pendidikan. Beberapa formasi tersebut adalah: guru, sipir (petugas penjaga di lembaga pemasyarakatan) , dan dokter. Ada pun kriteria dan syarat penerimaan CPNS bagi jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Selain itu, untuk pengadaan PNS daerah dari jalur pelamar umum, Pemerintah Derah (Pemda) hendaknya berkoordinasi dengan DPRD.

Berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer, Kasubdit Perundang-undangan I Tri Priyo Sudarmanto menegaskan bahwa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer. Untuk tenaga honorer kategori II, akan diadakan tes sesama tenaga honorer kategori II dan pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. (aman-kiswanto).
Sumber: www.bkn.go.id.

Mendiknas Terima Formula UN Versi DPR

JAKARTA -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengungkapkan, pihaknya untuk sementara ini menerima usulan formula ujian nasional (UN) yang diberikan oleh Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR RI, meskipun akan dibahas kembali.

Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) bersama Panja UN, Mendiknas menerangkan bahwa UN tahun 2011 akan tetap dapat dilaksanakan dengan catatan standar kelulusan ditentukan dengan formula baru yang mengakomodasikan nilai raport dan nilai ujian. Filosofi formula baru ini adalah meningkatkan rasa adil bagi peserta didik, dan lebih meningkatkan mutu kelulusan pendidikan. “Itu adalah beberapa rekomendasi yang diberikan oleh DPR yang kami terima untuk sementara ini,” ungkap Mendiknas ketika ditemui usai raker di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/12) malam.

Selain itu, Mendiknas juga menyebutkan bahwa di dalam rapat tersebut antara pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Panja UN Komisi X DPR RI belum menetapkan bobot formula antara UN dengan ujian sekolah. “Mengenai bobot antara UN dan ujian sekolah akan dibicarakan dan dibahas lagi dengan DPR,” tukasnya.

Formula baru UN yang akan dilaksanakan adalah menggabungkan nilai UN dengan Nilai Sekolah (NS). Dijelaskan, nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1 - 4. Selain itu, nilai gabungan antara nilai sekolah dengan UN ditetapkan minimal 5,5. “Nilai sekolah dan UN mempunyai bobot masing-masing yang akan ditentukan oleh pemerintah. Bobotnya akan ditentukan, namun bobot nilai sekolah itu tentunya akan lebih kecil dari bobot UN,” jelas Mendiknas.

Dengan adanya formula baru ini, Mendiknas juga sempat mengatakan bahwa UN ulangan akan ditiadakan tahun depan. Pasalnya, syarat atau formula yang ada saat ini bisa dikatakan lebih longgar yakni maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai 4 dan minimum 4 mata pelajaran dengan nilai minimum 4,25.

Selanjutnya, nilai kelulusan siswa adalah kombinasi dari nilai gabungan dengan nilai ujian sekolah seluruh mata pelajaran. Mantan Rektor ITS ini menjelaskan, penerapan formula baru ini akan meningkatkan nilai rata-rata hasil UN, menguji seluruh kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. “Ini akan membuka peluang subyektifitas penilaian sekolah,” imbuhnya.

Namun disamping itu, Mendiknas juga menyebutkan bahwa ada beberapa kelemahan dari formula ini, yakni dikhawatirkan akan timbul disparitas penilaian sekolah. Namun, dipastikan dengan formula baru ini pemerintah menghargai nilai yang diberikan sekolah sehingga mendorong obyektifitas dan kemandirian guru untuk menilai siswa. Selain itu, meningkatkan kualitas ujian sekolah setara dengan UN. (cha/jpnn)