SUKOHARJO : MIKOM - Panitia khusus (Pansus) akan dibentuk oleh Komisi I DPRD Sukoharjo untuk mengurai benang kusut terkait pengangkatan ribuan tenaga honorer yang menyalahi PP 48 tahun 2005.
"Hal ini mungkin akan menjadi sebuah solusi. Kami sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebab, ribuan tenaga honorer itu diangkat setelah ada PP yang intinya melarang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Jadi Pansus mungkin cara terbaik," kata Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo Giyarto, Kamis ( 26/5) di kantornya.
Sunarno, anggota komisi I lainnya menambahkan, selama keberadaan sekitar 7.500 tenaga honorer itu dipertahankan, maka selamanya Pemkab Sukoharjo akan terus menerus meminta anggaran pembiayaan sebesar Rp35 miliar/tahun lewat APBD.
"Anggaran sebesar itu untuk membayar tenaga honorer setiap tahun. Jelas ini sangat besar. Mestinya anggaran Rp 35 miliar itu bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti misalnya infrastruktur jalan yang rusak parah dan menganggu perekonomian pedesaan," tutur politikus PKS tersebut.
Karena itu, makin bulat keinginan Komisi I untuk menuntaskan permasalahan ribuan tenaga honorer yang menyalahi aturan tersebut, lewat pembahasan di pansus.
Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya juga berkeinginan agar permasalahan ribuan tenaga honorer yang keberadaanya sudah ada sejak sebelum dirinya diangkat sebagai bupati itu bisa dicarikan solusi tepat, agar tidak terus menerus membebani APBD.
Sumber : www.mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar